SEMA 8/2026: Wewenang Mengangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan Didelegasikan, Apa Isinya?

JAKARTA, KABAR GAS POL — Mahkamah Agung melimpahkan wewenang pengangkatan tenaga teknis kepaniteraan lewat Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026. Dokumen itu diterbitkan Sekretaris Mahkamah Agung dan dibuat oleh Plt. Sekretaris Dr. Sobandi pada 23 Oktober 2026.

Tiga pihak menerima pelimpahan tersebut, yakni Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Ketua atau Kepala Pengadilan Tingkat Banding. Poin utama edaran ini juga dimuat dalam publikasi resmi Mahkamah Agung.

Cakupannya dibatasi. Delegasi hanya menyentuh jabatan pelaksana, sedangkan pejabat struktural dan fungsional masih tunduk pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019.

Edaran tersebut muncul di tengah penataan Sekretariat Mahkamah Agung. Penataan itu masuk tahap tindak lanjut sejak Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 terbit. Rapat pembahasannya berlangsung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, dipimpin Sobandi.

Perpres itu membentuk enam unit Eselon I. Tiga di antaranya direktorat jenderal untuk peradilan umum, peradilan agama, serta peradilan militer dan tata usaha negara. Tiga lainnya adalah Badan Pengawasan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan, dan Badan Urusan Administrasi.

Selain itu, aturan tersebut memindahkan tugas dan fungsi kepranataan perkara kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mereka juga diwajibkan menyusun kelompok kerja internal serta menunjuk narahubung dalam tempo lima hari kerja.

Badan Urusan Administrasi dipimpin Sahwan, yang memandu pembahasan kebutuhan struktur tiap satuan kerja. H. Yuwono Agung Nugroho.

Perpres lama, Nomor 13 Tahun 2005, bertahan selama 21 tahun dan hanya diubah sebagian pada 2024.

Sobandi menekankan bahwa perubahan struktur perlu diikuti perubahan cara kerja. "Perubahan struktur harus diikuti perubahan cara kerja," kata Sobandi.