Menperin Kaji Pengecualian Ganjil Genap Mobil Listrik, Pemilik BEV Jakarta Menunggu

JAKARTA, KABAR GAS POL — Pemerintah belum memutuskan nasib pengecualian ganjil genap bagi mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Jakarta. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa kelanjutan fasilitas itu masih dikaji, Kamis (29/10/2026).

Kementerian Perindustrian dijadwalkan menerima audiensi Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). "Nanti Periklindo akan melakukan audiensi dengan kami. Kami akan mendengarkan aspirasinya secara lebih lengkap, kemudian kami akan timbang apakah insentif tersebut layak dilepas atau tidak," kata Muhammad Sarmuji.

Bebas ganjil genap selama ini termasuk keuntungan nonfiskal yang dinikmati pengguna mobil listrik di Jakarta. Keputusan akhir, apakah insentif itu dipertahankan atau dicabut, baru diambil setelah pemerintah menampung masukan dari audiensi tersebut.

Usulan evaluasi datang dari Ketua Umum Periklindo Moeldoko, yang mematok ambang sekitar 30 persen populasi mobil listrik di jalan raya. "Kalau pasar sudah terbentuk, kalau sudah 30 persen pasarnya, tidak perlu ada lagi insentif nonfiskal," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, ada soal keadilan yang ikut dipertaruhkan. "Nanti ada kecemburuan. Karena apa? Karena kalau sudah 30 persen, akselerasinya sudah luar biasa," ujarnya.

Moeldoko juga menyebut pernah membahas kemungkinan perubahan aturan ini bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia menilai pencabutan pengecualian belum tentu menekan minat konsumen, terlebih saat harga BBM nonsubsidi tinggi.

Pangsa mobil listrik di tanah air melonjak dari 0,99 persen pada 2022 menjadi 16,88 persen per Agustus 2026. Angka itu masih separuh lebih dari ambang 30 persen yang diusulkan Moeldoko sebagai titik evaluasi.

Data Gaikindo mencatat penjualan wholesales BEV pada Januari-September 2026 sebanyak 117.218 unit. Capaian itu naik 112,25 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang berjumlah 55.225 unit.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian menargetkan usulan insentif untuk mobil hybrid sampai ke Kementerian Keuangan tahun ini. "Tahun ini akan kita usulkan. Usulannya akan tahun ini," kata Muhammad Sarmuji. Pemerintah juga perlu menimbang untung dan konsekuensi bila insentif nonfiskal bagi BEV dihapus atau diubah.