Kurir dan Ojol Jadi Sasaran Pertama Motor Listrik 2027, Bagaimana Syaratnya?

JAKARTA, KABAR GAS POL — Kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, dan kendaraan dinas disiapkan menjadi pengguna pertama motor listrik dalam program elektrifikasi pemerintah yang dimulai 2027. Rencana ini disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza di Periklindo Electric Vehicle Conference, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).

Tahap awal berlangsung pada 2027–2030. Selain empat kelompok tadi, masyarakat di kota-kota besar juga masuk sasaran. "Kita memiliki sasaran utama, sepeda motor sebagai prioritas utama," kata Faisol Riza.

Pada 2031–2035, program akan melebar ke seluruh provinsi. "Pada 2031 hingga 2035, kita akan memperluas ke seluruh provinsi di Tanah Air kita," kata Faisol Riza.

Di balik tahapan itu ada peta jalan elektrifikasi kendaraan yang sedang disusun hingga 2060. Pemerintah, menurut Faisol, telah menyusun tahapan untuk motor, mobil penumpang, bus, dan kendaraan niaga.

Skalanya besar. Faisol menyebut jumlah kendaraan yang akan diganti secara bertahap melampaui 170 juta unit. "Kita pelan-pelan akan mengganti semua kendaraan yang jumlahnya 170 juta lebih itu dengan kendaraan listrik yang diproduksi di tanah air kita," kata Faisol Riza.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kendaraan di Indonesia sebanyak 172,94 juta unit pada akhir 2025. Sementara itu, Kemenperin menghitung populasi kendaraan listrik baru 541.000 unit hingga Agustus 2026.

Elektrifikasi tidak berhenti di roda dua. Bus dan angkutan umum listrik didorong beroperasi di kota yang koridornya sudah siap pada 2027–2030, dan perusahaan pengguna truk atau kendaraan niaga diminta menyiapkan armada listrik. Untuk mobil penumpang, pemerintah akan memperluas model produksi dalam negeri, terutama mobil keluarga dan kompak.

Pemerintah beralasan tingginya pemakaian sepeda motor oleh kurir dan pengemudi ojol efektif mempercepat adopsi kendaraan listrik. Harapannya, elektrifikasi memberi dampak ekonomi lokal lewat investasi baru dan penguatan rantai pasok komponen dalam negeri.

Kaitan dengan industri domestik terlihat dari aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Kemenperin menargetkan TKDN kendaraan bermotor listrik berbasis baterai naik menjadi 60 persen pada 2027–2029, dari minimum 40 persen yang berlaku hingga 2026. Targetnya berlanjut ke 80 persen pada 2030.

"Saya yakin ini siap. TKDN itu intinya kan produk dalam negeri ya. Apabila industri itu diproduksi di Indonesia pasti nggak ada problem," kata Sarmuji. Ia juga menegaskan pemenuhan TKDN akan dikontrol.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 sebelumnya sudah mendorong kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional pemerintah pusat dan daerah.

Dari kalangan industri, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menyoroti posisi pasar domestik. "Saya tidak ingin Indonesia yang begitu luas, populasinya begitu luar biasa, hanya sebagai penonton, hanya sebagai tempat pasar bagi industri yang datang dari luar," kata Moeldoko.

Kesiapan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah. Faisol menyebut perubahan ini membutuhkan perencanaan lintas sektor, mencakup industri otomotif, infrastruktur pengisian daya, dan pasokan listrik nasional. Keberhasilan transisi juga bergantung pada kesiapan manufaktur, stasiun pengisian, dan keandalan pasokan listrik.

Data di lapangan menunjukkan celahnya. "Artinya, satu DC charger digunakan untuk 165 kendaraan. Bisa dibayangkan berapa lama antreannya," kata Ubaedilah.

Pameran Periklindo Electric Vehicle Show 2026 di JIExpo Kemayoran digelar pada 29 Oktober hingga 1 November 2026. Di arena itu, Honda memberi potongan harga langsung untuk motor listriknya, hingga sekitar Rp 25 juta untuk CUV e dan Rp 4,9 juta untuk ICON e, berlaku sampai pameran usai.