Pemerintah Naikkan Subsidi Energi 2026 Jadi Rp500 Triliun, Harga Minyak Jauh di Atas Asumsi

JAKARTA, KABAR GAS POL — Pemerintah menaikkan pagu subsidi dan kompensasi energi 2026 menjadi Rp500 triliun.

Angka tersebut jauh di atas patokan awal. Dalam perhitungan APBN 2026, pos ini semula dipatok Rp338 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (3/11). Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak otomatis mengerek besarnya pembayaran negara kepada PT Pertamina dan PT PLN.

"Ini menyebabkan tentu pembayaran kepada Pertamina juga PLN dan Pertamina akan meningkat," kata Suahasil.

Menurut Suahasil, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sampai akhir Oktober 2026 berada di level US$93 per barel. Asumsi makro APBN 2026 hanya memasang US$70 per barel.

Nilai tukar rupiah ikut menambah tekanan. Kurs berada di kisaran 17.508 per dolar AS pada periode yang sama. Dalam catatan lain, rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS, melampaui asumsi pemerintah Rp16.500 per dolar AS.

Kenaikan pagu itu, kata Suahasil, sudah diumumkan saat laporan semester. "Karena kita mengantisipasi bahwa di tahun 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," ujarnya.

Dari total pagu tersebut, pemerintah sudah menyalurkan Rp333,9 triliun sampai 30 Oktober 2026. Pembayaran masih akan berlanjut pada November dan Desember sesuai anggaran yang tersedia.

Besaran pasti belanja setahun penuh belum final. Suahasil menyebut perhitungan akhir akan dilakukan menjelang tutup tahun. "Nanti tentu di akhir tahun kita akan melakukan perhitungan satu tahun ini jadinya berapa," katanya. Realisasi sepanjang 2026 akan diumumkan setelah perhitungan itu rampung, lewat laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan APBN bulanan.

Gambaran dari sisi realisasi belanja menunjukkan tren yang sama. Pada September 2026, ICP bahkan menembus US$112,81 per barel.

Sejarah beberapa tahun terakhir memperlihatkan beban yang terus menebal. Belanja subsidi dan kompensasi energi tumbuh sekitar 68,4 persen, dari Rp234 triliun pada 2021 menjadi Rp394 triliun pada 2025. Subsidi sendiri naik 30,5 persen, sedangkan kompensasi melonjak 124,5 persen.

Konsumsi juga ikut membesar. Penggunaan BBM bersubsidi bertambah 9,1 persen hingga mencapai 13,4 juta kiloliter.

Serangan Israel-AS terhadap Iran pada Februari 2026 memicu krisis energi global akibat terganggunya rantai pasok di Selat Hormuz, jalur pelayaran bagi 20 persen minyak mentah dunia atau 20 juta barel per hari. Konflik Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung sejak Maret 2026 turut mendorong naiknya harga komoditas energi dunia.

Di dalam negeri, Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) menilai situasi ini sebagai alarm.

Forum menyoroti sejumlah kemajuan, seperti satuan tugas percepatan transisi energi, target PLTS 100 gigawatt, dan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Namun, capaian itu belum diikuti perbaikan bauran energi. Porsi energi terbarukan turun dari 18,3 persen pada triwulan I-2026 ke 17,3 persen pada triwulan II-2026.

"Namun, peraturan presiden yang menjadi landasan program PLTS 100 GW belum selesai disusun. Pada bulan ini harusnya selesai," kata Fabby Tumiwa.

Ruddy Gobel dari Center for Policy Development (CPD) menyoroti persoalan ketepatan sasaran.

Tantangan lain datang dari faktor alam. Sejak Juni 2026, Indonesia menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino. Peneliti IESR Deon Arinaldo menyebut dampaknya terasa langsung pada sistem kelistrikan.

"Sejak Juni hingga sekarang, kita juga menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino. Kondisi ini benar-benar menguji ketahanan sistem kelistrikan Indonesia," kata Deon Arinaldo.

Berkurangnya curah hujan dan susutnya permukaan air waduk menekan produksi PLTA, sehingga pasokan listrik di Sulawesi dan Kalimantan terganggu. Sejumlah tambang batu bara di Sumatra dan Kalimantan juga bergantung pada jalur sungai untuk mengirim produksi ke pelabuhan, yang bisa terhambat ketika debit sungai menyusut.

El Nino kali ini datang lebih cepat dari perkiraan. Kejadian semacam ini sebelumnya diperkirakan berulang tiap tujuh hingga 10 tahun, tetapi peristiwa 2023 dan 2026 hanya berselang sekitar tiga tahun.

Kebutuhan dana untuk pergeseran ke energi terbarukan pun besar. Investasi pembangkit terbarukan skala utilitas diperkirakan mendekati US$80 miliar, dan lebih dari US$100 miliar jika penyimpanan energi serta jaringan transmisi dihitung.

Untuk tahun depan, pemerintah dan DPR sudah menyepakati alokasi subsidi energi RAPBN 2027 sebesar Rp261,50 triliun. Angka itu lebih rendah Rp11,44 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp272,95 triliun.

Di dalam alokasi tersebut, subsidi BBM dan LPG 3 kg dipatok Rp131,39 triliun. Subsidi BBM tertentu mendapat Rp28,38 triliun, sedangkan LPG tabung 3 kg Rp103,05 triliun.