Prabowo Minta Hemat APBN, Menkeu: Rp1.300 T Belanja Triwulan IV untuk Kesejahteraan

JAKARTA, KABAR GAS POL — Presiden Prabowo Subianto membuka kemungkinan penghematan besar-besaran lagi pada anggaran negara. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna. "Saudara-saudara sekalian kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran," kata Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan arah kebijakan tersebut. Menurut dia, penghematan ditujukan untuk membiayai pengeluaran negara yang memang dibutuhkan bagi kesejahteraan masyarakat. "APBN itu terus kita melakukan upaya-upaya efisiensi dan penghematan, supaya kita bisa membiayai item-item belanja negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, maksudnya gitu," kata Suahasil.

Pengetatan itu sudah punya dasar tertulis. Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 yang terbit pada 8 Oktober 2026 meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 30 persen. Surat yang sama meminta penundaan pengadaan kendaraan bermotor baru dan renovasi gedung perkantoran.

Penghematan di pos-pos tersebut berjalan beriringan dengan rencana belanja jumbo. Pemerintah memproyeksikan realisasi belanja APBN pada triwulan IV-2026 mencapai Rp1.300 triliun. Angka itu lebih tinggi daripada triwulan IV-2025 yang sebesar Rp1.200 triliun.

"Untuk Q4 (triwulan IV-2026) ini APBN akan belanja sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp 1.200 triliun," kata Suahasil Nazara. Menurut investor.id, rencana belanja tersebut dimaksudkan untuk menggenjot laju perekonomian.

Jika dirinci per bulan, rata-rata belanja pada triwulan terakhir diproyeksikan Rp433 triliun. Rata-rata itu jauh di atas belanja bulanan Januari hingga September 2026 yang sebesar Rp295,6 triliun.

Dari sisi defisit, posisi APBN hingga akhir September 2026 berada di Rp319 triliun, setara 1,24 persen PDB. Sebagai pembanding, defisit sepanjang 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB.

Salah satu contoh belanja yang digelontorkan adalah dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Bantuan itu cair dalam dua tahap. Pada tahap pertama, Rp200 miliar ditransfer ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama 10 pemerintah kabupaten dan kota terkait. "Dengan demikian, perlu kami luruskan bahwa bantuan tersebut disalurkan langsung kepada pemerintah daerah, bukan kepada Kementerian Kehutanan," kata Ristianto.

Di bidang pangan, Presiden menyebut swasembada pangan sebagai prestasi utama dua tahun pemerintahannya. Analis Salma Laiqa mencatat surplus produksi beras 3,67 juta ton dan jagung 1,56 juta ton. Namun risiko kehilangan pangan (food loss) yang mencapai 25 persen, menurut dia, harus diatasi bersama hambatan distribusi.

Tekanan harga pangan juga masih terasa. Inflasi kelompok pangan bergejolak tercatat 5,03 persen secara tahunan pada September 2026.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan mendukung pengawasan OJK atas perdagangan dan integritas pasar modal. Prabowo juga menegaskan sikapnya soal tekanan dari luar. "Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar!" kata Prabowo Subianto.