Rekening Gratis Rp1,28 Triliun Jalan, Tautan 'HP Gratis' Dinyatakan Hoaks

JAKARTA, KABAR GAS POL — Pemerintah menetapkan anggaran Rp1,28 triliun untuk program pembukaan rekening gratis bagi warga berusia di atas 17 tahun, dengan sasaran sekitar 25 juta orang dari kelompok desil 1 hingga 4. Pada saat yang sama, tautan yang mengaku sebagai pendaftaran bantuan ponsel dan rekening baru dari pemerintah beredar di Facebook dan dinyatakan hoaks.

Angka Rp1,28 triliun itu jauh di bawah perkiraan pemerintah sebelumnya, yakni Rp3,8 triliun. Realisasi program dijadwalkan berlangsung pada kuartal IV-2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan tiga kriteria sasaran awal program Satu Orang Satu Rekening ini. Setiap rekening akan diisi setoran awal Rp50 ribu. "Setoran awal disiapkan Rp50 ribu dan anggarannya Rp1,28 triliun," kata Airlangga.

Pemerintah menargetkan inklusi keuangan nasional naik dari sekitar 93 persen menjadi mendekati 99 persen lewat program tersebut. Untuk rencana yang lebih luas, jangkauannya dibidik hingga sekitar 200 juta penduduk. Airlangga menegaskan program ini ditujukan bagi penyaluran bantuan yang lebih efektif dan kegiatan produktif. "Ini kami akan dorong untuk efektivitas penyaluran bantuan dan kegiatan produktif, jadi bukan soal hanya pembukaan rekening," ujarnya.

Sementara itu, ponsel gratis masih berstatus wacana. Rencana membagikan ponsel kepada sedikitnya 25 juta warga desil 1-4 berjalan bersamaan dengan rencana pembukaan rekening dan top up Rp50 ribu per orang. Gagasan itu pertama kali datang dari Hashim Djojohadikusumo, adik presiden yang menjabat utusan khusus presiden bidang iklim dan energi. Integrasi rekening digital dengan data Dukcapil sendiri masih digodok untuk tahun depan.

Di sisi lain, pemerintah provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa tautan bantuan HP dan rekening baru di Facebook mengarah ke formulir digital yang meminta nama, alamat, dan nomor Telegram. Tautan itu diduga kuat sebagai upaya penipuan sekaligus pencurian data pribadi lewat phising. Tidak ada program resmi pembagian HP gratis untuk masyarakat luas melalui pendaftaran semacam itu.

Dari kalangan akademisi, ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai rencana ponsel gratis kurang mendesak. Alasannya, banyak rekening penerima bansos tidak digunakan, literasi digital masih rendah, dan titik tarik tunai belum merata. Data BPS 2025 mencatat 93,5 persen rumah tangga sudah memiliki telepon seluler.

Wisnu juga menghitung kebutuhan dana. Pengadaan HP seharga Rp1 juta untuk 20 juta warga menelan Rp20 triliun, di luar ongkos distribusi dan pemeliharaan. "Program semacam ini juga cenderung mendorong belanja berulang, bukan sekali jalan," kata Wisnu.

Wacana ponsel gratis ikut menggerakkan pasar. Saham PTSN naik 24,46 persen dan ERAA naik 1,75 persen dalam pemberitaan yang mengaitkannya dengan wacana tersebut.