Jember Turun Jadi 8 Persen, Lepas dari Dua Besar Wilayah Miskin di Jatim

JAKARTA, KABAR GAS POL — Kabupaten Jember tak lagi berada di jajaran dua besar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Posisi baru itu tercantum dalam potret indikator pembangunan 2026 yang diserahkan BPS Jember.

Bupati Jember Gus Fawait menyebut kemiskinan di daerahnya kini menempati posisi ketiga di tingkat provinsi. Persentase penduduk miskin Jember berada di kisaran 8 persen.

BPS mencatat angka tepatnya 8 persen pada Maret 2026. Setahun sebelumnya, pada Maret 2025, angka itu masih 8,67 persen.

Dalam jumlah jiwa, penduduk miskin Jember berkurang dari 216,76 ribu pada Maret 2025 menjadi 200,77 ribu pada Maret 2026. Selisihnya sekitar 15,99 ribu jiwa dalam setahun.

Dengan angka tersebut, Jember kini berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang pada Maret 2026 tercatat 9,06 persen.

Gus Fawait mengaitkan capaian itu dengan sejumlah intervensi pemerintah daerah. Ia menyebut pasar murah, program Bunga Desaku yang menyediakan paket sembako, dan penyaluran bantuan pangan. "Berbagai intervensi pasar murah, program Bunga Desaku yang menyediakan paket sembako, serta penyaluran bantuan pangan terbukti efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi," kata Gus Fawait.

Pemerintah Kabupaten Jember pun memasang target baru. Angka kemiskinan ditargetkan merosot hingga di bawah 200.000 jiwa pada tahun-tahun mendatang. Jumlah terkini sebesar 200,77 ribu jiwa praktis tinggal sedikit lagi dari ambang itu.

"Banyak indikator yang dihitung. Jadi, tidak bisa dilihat satu per satu karena penghitungan kemiskinan dilakukan secara agregat melalui survei sosial ekonomi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya beli. "Jadi memang harus dijaga supaya inflasi tidak turun atau peningkatan daya beli masyarakat dengan tadi," kata Peni Dwi Wahyu Winarsih.

Di daerah lain, soal ketepatan penggunaan anggaran untuk warga juga mengemuka. Di Karanganyar, BPK RI bersama Komisi XI DPR RI menggelar sosialisasi akuntabilitas dana desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Kabupaten Karanganyar menerima alokasi dana desa Rp58 miliar.

"Akuntabilitas tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan laporan keuangan. Penggunaan anggaran juga harus menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syamsudin.