MAB Minta Insentif EV Diperluas ke Bus dan Truk, Beban Subsidi BBM Bisa Turun
Poin kunci
- 1Armada bus dan truk bermesin pembakaran internal disebut sebagai salah satu penyumbang polusi udara terbesar di sektor transportasi dan salah satu penyerap subsidi BBM terbesar dari anggaran negara.
- 2Peralihan bus, truk, dan kendaraan niaga kecil berbasis BBM ke listrik diperkirakan menurunkan emisi karbon sekaligus meringankan beban subsidi BBM dalam APBN.
- 3MAB memprioritaskan penjualan kendaraan niaga di Indonesia sebelum masuk pasar ekspor, khususnya Asia Tenggara.
- 4Layanan IoT untuk memantau kondisi kendaraan disertakan dalam paket penjualan awal kendaraan komersial MAB.

PT Mobil Anak Bangsa (MAB) mengusulkan agar insentif kendaraan listrik tidak berhenti pada mobil penumpang dan sepeda motor, tetapi juga mencakup bus, truk, dan kendaraan niaga kecil. Usulan itu disampaikan Moeldoko, pendiri MAB, di ajang PEVS 2026. Di forum yang sama, manajemen MAB menyatakan penjualan kendaraan niaga di dalam negeri didahulukan sebelum ekspor.
JAKARTA, KABAR GAS POL — PT Mobil Anak Bangsa (MAB) meminta pemerintah memperluas cakupan insentif kendaraan listrik agar tidak hanya menyasar kendaraan penumpang pribadi. Usulan tersebut mencakup bus, truk, dan kendaraan niaga kecil.
Pendiri MAB, Moeldoko, menilai rumusan insentif yang berlaku saat ini masih didominasi mobil penumpang dan sepeda motor, sementara segmen kendaraan komersial belum mendapat perhatian serupa. Ia menyampaikannya di ajang PEVS 2026.
"Gagasan serta regulasi mengenai insentif bagi transportasi umum dan armada logistik berbasis listrik perlu segera dipikirkan dan diakomodasi oleh pembuat kebijakan," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, bus dan truk memegang peran sangat krusial dalam program percepatan elektrifikasi. Ia menyebut armada bus dan truk bermesin pembakaran internal termasuk penyumbang polusi udara terbesar di sektor transportasi.
Karena itu, peralihan ke kendaraan listrik diperkirakan menekan emisi karbon sekaligus mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN.
"Kebijakan yang mendorong transisi ke kendaraan listrik komersial dinilai akan membantu pemerintah dalam menekan belanja subsidi BBM secara signifikan," ujar Moeldoko. MAB berharap pemerintah memberi perhatian khusus pada usulan ini.
Di forum yang sama pada Kamis (29/10/2026), CEO PT MAB, Kelik Irwantono, memaparkan strategi pasar perusahaan. MAB mendahulukan penjualan kendaraan niaga di Indonesia sebelum memasuki pasar ekspor, terutama Asia Tenggara. Ekspansi ke kawasan itu baru dipertimbangkan setelah kebutuhan pasar lokal terpenuhi.
"Kami melihat pasar ini (Indonesia) besar. Bahkan, perusahaan dari luar negeri saja masuk ke sini," kata Kelik.
Untuk layanan purna jual, MAB menyediakan suku cadang di lokasi operasional pelanggan sebanyak 10 persen dari total unit yang dibeli. Tim teknis ditempatkan langsung di lokasi konsumen, disertai kontrak servis dan pelatihan bagi tenaga pemeliharaan milik pelanggan. "Pertimbangan pertama konsumen di Indonesia pasti layanan purna jual," tutur Kelik.
Sisi teknologinya, kendaraan komersial MAB memakai Vehicle Monitoring System berbasis IoT yang bisa mendeteksi suhu baterai berpotensi panas berlebih. Sistem itu dikembangkan menjadi pusat kendali bagi pelanggan tambang, untuk mengawasi kondisi teknis kendaraan sekaligus mengatur pengisian daya armada. Layanan IoT tersebut masuk dalam paket penjualan awal sebagai nilai tambah.
Analisis redaksi
Pandangan Redaksi Kabar Gas Pol — bukan laporan fakta
Lewat lensa ekonomi, usulan ini menyentuh dua sisi anggaran sekaligus. Bila bus, truk, dan kendaraan niaga kecil yang kini berbahan bakar minyak beralih ke listrik, belanja subsidi BBM dalam APBN berpotensi berkurang, sebagaimana diperkirakan dalam usulan MAB. Karena kendaraan komersial disebut sebagai salah satu penyerap subsidi BBM terbesar, pergeseran pada segmen ini dapat berdampak lebih besar dibanding insentif yang terpusat pada kendaraan pribadi.
Meski demikian, insentif bagi kendaraan niaga juga menjadi pertanyaan tersendiri soal siapa yang menanggung biayanya dan seberapa cepat penghematan subsidi dapat mengimbangi. Sinyal dari sisi industri patut dicermati: MAB menyatakan pasar domestik didahulukan dan layanan purna jual menjadi pertimbangan utama konsumen. Skema insentif yang menyasar armada komersial berpotensi berjalan seiring dengan paket layanan seperti pemantauan IoT dan kontrak servis, yang dapat memengaruhi hitungan biaya operasional pemilik armada.
- PT Mobil Anak Bangsa
- MAB
- Moeldoko
- PEVS 2026
- insentif kendaraan listrik
- kendaraan niaga
Baca juga
Menperin Kaji Pengecualian Ganjil Genap Mobil Listrik, Pemilik BEV Jakarta Menunggu
5 jam laluMobilWuling Pamerkan Empat Mobil Listrik di PEVS 2026, Pembeli di Lokasi Dapat Voucher
kemarinMobilPEVS 2026 di JIExpo Kemayoran: 38 Merek Hadir, Pengunjung Masuk Gratis
24 Okt 2026, 12.36KebijakanHonda Sambut Wacana Insentif Hybrid, PHEV, REEV dan Minta Kebijakan Konsisten
kemarinTerbaru
- IMOS 2026 Diikuti 15 Merek Motor, Sepuluh di Antaranya Bukan Anggota AISI · Mobil ·
- VW Tour Satukan Tanah Lot dan Jatiluwih dalam Satu Rute di Tabanan · Mobil ·
- Bahlil: 30 Perusahaan Cangkang Tak Lagi Bisa Impor BBM, Bagaimana Harganya? · Bisnis Otomotif ·
- Kurir dan Ojol Jadi Sasaran Pertama Motor Listrik 2027, Bagaimana Syaratnya? · Kebijakan ·
- Tiga Pertanyaan yang Tersisa dari Prospektus IPO Anthropic: Biaya, Cloud, Risiko · Bisnis Otomotif ·