Wajib Halal UMKM Ditunda hingga 2028, Beban Kepatuhan Pelaku Usaha Kecil Dikurangi

JAKARTA, KABAR GAS POL — Pemerintah menggeser tenggat kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil hingga 17 Oktober 2028. Semula, aturan itu dijadwalkan berlaku pada 18 Oktober 2026 berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Perpanjangan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Cakupannya meliputi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut keputusan ini berpijak pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaku UMKM tidak menanggung beban yang berlebihan. Pemerintah, menurut dia, juga mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional dan masukan dari asosiasi dunia usaha.

"Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini," kata Maman.

Maman menegaskan bahwa pemerintah tetap sepakat undang-undang itu dijalankan. "Kita setuju bahwa kita perlu menjalankan undang-undang ini, tetapi jangan sampai undang-undang ini justru menjadi beban bagi UMKM kita," ujarnya.

Ia mengakui kondisi di lapangan memang menunjukkan adanya tekanan bagi sebagian pelaku usaha. "Karena faktanya hari ini beberapa UMKM lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal ini," kata Maman. Pemerintah, ia menambahkan, sedang mencari solusi agar kewajiban tersebut tidak memberatkan UMKM.

Di sisi lain, capaian sertifikasi sejauh ini tercatat cukup besar. Penerbitan sertifikat halal telah menjangkau 4.432.039 entitas usaha, dengan jumlah produk tersertifikasi sekitar 16 juta.

Untuk produk impor, pemerintah menetapkan jadwal berbeda. Sertifikat halal produk dari luar negeri baru diwajibkan mulai 18 Oktober 2028, dengan memperhitungkan rampungnya kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.