PLTN di Batam dan Halmahera Masih Dikaji, Kapasitas Belum Ditetapkan

JAKARTA, KABAR GAS POL — Pemerintah sedang mengkaji pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau, dan Halmahera, Maluku Utara. Rencana itu disampaikan Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026.

Bahlil disebut sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi oleh detikFinance dan ANTARA, sedangkan Republika menyebutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut keterangannya, lokasi yang dikaji tidak berhenti di dua titik itu. Kalimantan dan Sumatra turut masuk daftar. "Ada beberapa tempat. Tidak di satu tempat, ada beberapa tempat," kata Bahlil.

Untuk Halmahera, mitra yang dijajaki adalah Rusia. "PLTN nuklir yang akan di Halmahera itu, itu adalah kerja sama kalau tidak salah, dalam kajian sekarang masih dalam kajian, itu dengan Rusia," kata Bahlil. Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara terkait rencana nuklir, dan salah satu yang masih berstatus studi akan ditempatkan di Kepulauan Riau.

Semua rencana itu masih dalam tahap kajian. Pemerintah mempertimbangkan kelayakan proyek lewat studi kelayakan sebelum mengambil keputusan di lokasi mana pun. "Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan," ujar Bahlil. Soal negara mitra, ia menyebut yang dipilih adalah negara yang memiliki kemampuan nuklir dan sudah teruji.

Belum ada angka kapasitas pembangkit. Pemerintah masih menunggu hasil studi kelayakan untuk menentukan kesesuaian lokasi. Bahlil juga menanggapi kekhawatiran publik. "Dimungkinkan, kalau dia memenuhi standar FS-nya. Kenapa harus takut?" kata dia.

Di sisi kesiapan teknologi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan riset nuklir yang dikembangkan BRIN dan lembaga pemerintah lain diarahkan untuk kebutuhan energi dan kesehatan. BRIN memamerkan hasil riset dan inovasinya di Istana Kepresidenan pada 6 Agustus untuk menunjukkan kesiapan teknologi pendukung pembangunan PLTN.

Indonesia disebut memiliki potensi uranium hingga 89.000 ton dan thorium 143.000 ton, dan peneliti telah berhasil memurnikan uranium hingga 60 persen.

Bahlil menyatakan kajian ini bertujuan mendukung ketahanan energi nasional. Dalam bahan yang tersedia, tidak ada pernyataan yang mengaitkan rencana PLTN ini secara langsung dengan kebutuhan listrik industri kendaraan listrik.