RI Teken MoU Badr dengan Turki, Qatar, dan Pakistan: Fokus Kerja Sama Industri dan Pelatihan

JAKARTA, KABAR GAS POL — Indonesia, Turki, Qatar, dan Pakistan resmi menandatangani Memorandum Badr untuk memperkuat kerja sama pertahanan. Penandatanganan berlangsung di Doha, ibu kota Qatar, pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Memorandum itu berbentuk nota kesepahaman multilateral yang menjadi kerangka kerja sama industri pertahanan keempat negara. Nama Badr diambil dari kata yang berarti "bulan purnama".

Isi kesepakatan menyentuh banyak sisi. Mulai dari pengembangan produksi persenjataan, pertukaran teknologi, riset, hingga pelatihan militer. Tujuan umumnya mendorong kerja sama produksi militer, penguatan kapabilitas, dan pelatihan teknis.

Memorandum ini tidak perlu menunggu proses lanjutan untuk berlaku. Aturannya efektif sejak diteken. Model kerja samanya memakai mekanisme dan prosedur kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Yusuf Jauhari menandatangani untuk Indonesia.

Kepala Sekretariat Industri Pertahanan Turki, Haluk Gorgun, ikut membubuhkan tanda tangan pada kesepakatan itu.

Pengawasan pelaksanaan memorandum berada di tangan Dewan Eksekutif dan Dewan Strategis. Lewat dua badan itulah proyek bersama akan ditentukan.

Pembagian porsi tampaknya tidak merata. Industri pertahanan Turki disebut akan memegang bagian terbesar dalam proyek-proyek bersama.

Gambaran konkret baru muncul dari proyek kapal militer yang melibatkan Turki dan Pakistan. Dari empat kapal yang direncanakan, dua dikerjakan di Istanbul dan dua di Karachi Shipyard. Dalam gambaran itu, Indonesia belum tercatat sebagai lokasi pengerjaan.

Memorandum Badr bukan satu-satunya poros pertahanan yang bergerak di kawasan itu. Qatar dan Turki lebih dulu meneken nota kesepahaman industri pertahanan bilateral pada Oktober 2025.

Sebelumnya, pada Agustus, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Mecca. Turki mengajukan perjanjian tersebut ke parlemen pada Rabu untuk diratifikasi.

Di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia.

"Kita tidak mau ikut blok mana pun, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer mana pun," kata Prabowo.

Prabowo juga mengulang garis politik luar negerinya. "Saya sudah sampaikan garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak," kata Prabowo.

Pemerintah belum menjelaskan dalam bahan yang tersedia bagaimana Memorandum Badr diposisikan terhadap sikap tersebut. Yang tertulis hanyalah bahwa dokumen ini mengatur kerja sama industri, teknologi, dan pelatihan.