Denda OJK Rp2,23 Triliun untuk 166 Pihak: Apa Dampaknya bagi Biaya dan Harga Kendaraan?

JAKARTA, KABAR GAS POL — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,23 triliun kepada 166 pihak dalam kurun hingga 16 Oktober 2026. Angka yang sama juga disampaikan dalam keterangan lembaga tersebut kepada pelaku pasar modal.

Denda utama dalam ketiga perkara itu mencapai Rp2,1 triliun. Rinciannya, Rp1,5 triliun dikenakan dalam perkara DSSA, Rp500 miliar terkait BREN, dan Rp100 miliar dalam kasus CUAN.

Selain denda dari pemeriksaan kasus, OJK mengenakan denda keterlambatan Rp293,78 miliar kepada 805 pihak. Dengan penjumlahan keduanya, total denda menembus Rp2,52 triliun. Untuk keterlambatan itu pula, OJK menerbitkan 464 sanksi peringatan tertulis.

Sanksi tidak berhenti pada denda. OJK mencatat 28 peringatan tertulis, delapan pembekuan, enam pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar, 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Surat sanksi diserahkan kepada pihak terkait di Kantor OJK pada 21 Oktober 2026, dengan kehadiran perwakilan Polri. Kehadiran aparat kepolisian itu sejalan dengan temuan OJK bahwa sebagian emiten berpotensi dibawa ke ranah pidana.

OJK menemukan indikasi pelanggaran pidana pada 31 emiten dalam Daftar High Shareholding Concentration (HSC). Angka itu berasal dari pemeriksaan awal atas 61 emiten berdasarkan data akhir September. "Tidak kurang 31 dari 61 saham HSC sudah terindikasi ada potensi dugaan pelanggaran pidana di pasar modal," kata Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

Hasan menyebut nilai sanksi kali ini bersejarah. "Besarnya sanksi tersebut menandai tonggak bersejarah dalam penegakan hukum pasar modal Indonesia, sekaligus menjadi pengenaan denda terbesar sepanjang sejarah OJK," kata Hasan.

Perkara baru masih mengalir. Data per 1 Oktober 2026 mencatat 122 kasus dalam berbagai tahap penanganan: 28 pada tahap perencanaan, 54 pada penelaahan awal, dan 40 dalam pemeriksaan. Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK menindak 835 pihak dengan total nilai sanksi lebih dari Rp390 miliar.

Hasan menegaskan lembaganya tidak akan ragu menjatuhkan hukuman berat. "OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat," kata Hasan. Ia juga menyatakan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang sengaja menciptakan harga semu atau menyesatkan investor.